Himiko FEB UBB

Senin, 5 Oktober 2026, sorotan publik tertuju ke depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, tempat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar Aksi Nasional Pendidikan. Ada empat hal yang mereka bawa: pembahasan dan revisi UU Sisdiknas yang benar-benar melibatkan publik dan menyeluruh, perwujudan pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta kepastian bahwa perguruan tinggi swasta (PTS) tetap bisa bertahan kalau pendidikan tinggi digratiskan. Koordinator Wilayah BEM SI Jabodetabek menegaskan bahwa mahasiswa turun untuk mengawal janji Presiden Prabowo Subianto soal pendidikan gratis dari TK sampai kuliah, sekaligus mendorong RUU Sisdiknas segera dibahas dan disahkan.  Kalau melihat data JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI, RUU ini sekarang masih di tahap harmonisasi di Badan Legislasi, dengan draf sebanyak 16 bab dan 257 pasal. Di lapangan, 3.983 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan aksi, dan sempat terjadi kericuhan. Setelah audiensi, Wakil Ketua DPR RI Saa...

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan dalam dunia kerja. Saat ini, AI mulai digunakan oleh berbagai perusahaan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, seperti mengolah data, membuat tulisan, melayani pelanggan, dan melakukan pekerjaan administrasi. Penggunaan AI membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan kekhawatiran karena beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh AI. World Economic Forum memperkirakan bahwa hingga tahun 2030 akan ada sekitar 92 juta pekerjaan yang terdampak atau tergantikan, tetapi pada saat yang sama sekitar 170 juta pekerjaan baru juga dapat muncul. Perkembangan AI dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pasar kerja. Dampak negatifnya adalah pekerja yang melakukan pekerjaan rutin dan sederhana lebih berisiko kehilangan pekerjaannya karena dapat digantikan oleh teknologi. Hal ini dapat menjadi ma...

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4%. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan fokus pada sejumlah prioritas seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengentasan kemiskinan. Target tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Namun, tantangannya adalah pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka PDB. Pertumbuhan 6% idealnya juga diikuti dengan peningkatan lapangan kerja, daya beli, pemerataan pendapatan, dan penurunan kemiskinan. Pemerintah sendiri menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6–6,5% dan pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87% pada 2027. Artinya, keberhasilan RAPBN 2027 nantinya bukan hanya soal apakah angka pertumbuhan 6% tercapai, tetapi juga apakah pertumbuhan tersebut ben...

Pada pertengahan Juli 2026, masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada antrian panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh bahan bakar, bahkan di beberapa daerah harga BBM eceran dilaporkan meningkat hingga sekitar Rp20.000 per liter. Berdasarkan penjelasan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, stok BBM di wilayah Bangka Belitung masih tersedia. Namun, antrian dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat, gangguan distribusi, serta adanya dugaan penyalahgunaan pembelian BBM subsidi menggunakan lebih dari satu kode QR oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan aparat terkait untuk segera mencari solusi agar distribusi BBM kembali normal.  Antrian panjang BBM memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Pelaku UMKM mengalami peningkatan biaya oper...

Mulai 10 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32 persen. Selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya harga minyak mentah dunia, ketidakpastian geopolitik internasional, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya impor dan pengadaan energi menjadi lebih tinggi. Menurut Pertamina, penyesuaian harga tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme harga BBM non-subsidi yang mengikuti perkembangan pasar energi global dan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan energi nasional. Meskipun pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, kenaikan Pertamax tetap berpotensi memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Bagi pengguna kendaraan pribadi, kenaikan ini tentu akan meningkatkan pengeluaran transportasi ...