Himiko FEB UBB

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4%. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan fokus pada sejumlah prioritas seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengentasan kemiskinan. Target tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Namun, tantangannya adalah pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka PDB. Pertumbuhan 6% idealnya juga diikuti dengan peningkatan lapangan kerja, daya beli, pemerataan pendapatan, dan penurunan kemiskinan. Pemerintah sendiri menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6–6,5% dan pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87% pada 2027. Artinya, keberhasilan RAPBN 2027 nantinya bukan hanya soal apakah angka pertumbuhan 6% tercapai, tetapi juga apakah pertumbuhan tersebut ben...

Pada pertengahan Juli 2026, masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada antrian panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh bahan bakar, bahkan di beberapa daerah harga BBM eceran dilaporkan meningkat hingga sekitar Rp20.000 per liter. Berdasarkan penjelasan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, stok BBM di wilayah Bangka Belitung masih tersedia. Namun, antrian dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat, gangguan distribusi, serta adanya dugaan penyalahgunaan pembelian BBM subsidi menggunakan lebih dari satu kode QR oleh oknum tertentu. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan aparat terkait untuk segera mencari solusi agar distribusi BBM kembali normal.  Antrian panjang BBM memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Pelaku UMKM mengalami peningkatan biaya oper...

Mulai 10 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32 persen. Selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya harga minyak mentah dunia, ketidakpastian geopolitik internasional, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya impor dan pengadaan energi menjadi lebih tinggi. Menurut Pertamina, penyesuaian harga tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme harga BBM non-subsidi yang mengikuti perkembangan pasar energi global dan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan energi nasional. Meskipun pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, kenaikan Pertamax tetap berpotensi memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Bagi pengguna kendaraan pribadi, kenaikan ini tentu akan meningkatkan pengeluaran transportasi ...

Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus kisaran Rp17.000 per dolar AS menjadi salah satu isu ekonomi paling serius di Indonesia pada tahun 2026 karena menunjukkan adanya tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Melemahnya rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik, terutama kuatnya dolar AS akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat, meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik Timur Tengah, serta terjadinya capital outflow atau keluarnya dana investor asing dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan dolar meningkat tajam sehingga nilai rupiah semakin tertekan. Selain faktor global, pasar juga menyoroti kondisi domestik seperti stabilitas fiskal, arah kebijakan ekonomi pemerintah, independensi bank sentral, dan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Bank Indonesia sendiri menyatakan telah melakukan intervensi besar di pasar valuta asing serta mempertahankan...

   Lonjakan harga plastik yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang meluas hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan yang mencapai hingga 150% menunjukkan adanya tekanan signifikan dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor bahan baku berbasis petrokimia.   Kenaikan harga ini tidak terlepas dari faktor eksternal, terutama konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak sebagai bahan utama produksi plastik. Terganggunya jalur distribusi global menyebabkan pasokan bahan baku menjadi terbatas, sehingga mendorong kenaikan harga secara drastis di pasar internasional maupun domestik.   Dampak dari kondisi ini dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha, khususnya sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan. Peningkatan biaya produksi memaksa pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian harga jual, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga...