Himiko FEB UBB

Fenomena panic buying yang sempat bikin gaduh di berbagai daerah pada awal Maret 2026 ini sebenarnya dipicu oleh rasa was-was masyarakat terhadap situasi global yang lagi nggak menentu. Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran besar kalau Selat Hormuz bakal ditutup. Padahal, selat itu adalah jalur "urat nadi" pengiriman minyak dunia. Isu ini pun digoreng sedemikian rupa di media sosial, sampai muncul narasi miring kalau cadangan BBM kita bakal ludes dalam waktu singkat. Padahal, kalau kita bicara fakta, Kementerian ESDM sudah mengklarifikasi bahwa stok operasional nasional kita sebenarnya masih sangat aman di angka 23 hingga 25 hari—yang mana itu adalah standar normal. Situasi makin diperparah dengan munculnya hoaks yang bilang harga bakal naik lagi di tanggal 9 Maret, padahal itu cuma kabar burung yang sudah dibantah mentah-mentah oleh Komdigi untuk menenangkan warga yang sudah tel...

Menurut Menkomdigi, pemanfaatan AI dalam praktik jurnalistik harus tetap berlandaskan kepentingan publik sebagai kompas utama. Ia mengingatkan bahwa derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi tidak boleh membuat pers mengorbankan akurasi serta kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi. Di tengah kompleksitas tantangan digital, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. Meutya menegaskan, keberadaan pers yang kredibel dan independen merupakan kebutuhan fundamental bagi demokrasi di era transformasi digital dan AI. Berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons disrupsi teknologi, ancaman disinformasi, krisis kepercayaan publik, serta masa depan jurnalisme.  Kebijakan tersebut menitikberatkan pada perlindungan konten jurnalistik, etika penggunaan AI, dan keabsahan pemberitaan. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights yang mewaji...

Indonesia berada pada persimpangan jalan satu sisi memiliki potensi ekonomi besar (demografi muda, kekayaan sumber daya alam, posisi strategis), sisi lain menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kebutuhan akan transformasi ekonomi. Agar generasi muda (millennial dan Gen Z) tidak hanya menjadi "penonton", melainkan aktor utama dalam ekonomi masa depan, diperlukan suara mereka khususnya untuk mendorong ekonomi yang hijau (ramah lingkungan, rendah karbon) dan inklusif (menjangkau semua kelompok, tidak meninggalkan siapa pun). 1. Mengapa Ekonomi Hijau dan Inklusif Penting bagi Indonesia? a. Potensi ekonomi hijau Indonesia memiliki sumber daya alam besar untuk energi terbarukan: misalnya, cadangan nikel besar dan potensi panas bumi yang sangat signifikan. Transisi ke ekonomi hijau menjadi bagian dari strategi nasional: seperti target net-zero dan pengembangan sumber energi terbarukan. Investasi hijau meningkat: misalnya forum investasi ekonomi h...

Di tengah tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Beberapa negara mitra dagang utama mengalami tekanan: ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,0 persen, Jepang 1,8 persen, Singapura 3,8 persen, sementara Korea Selatan justru mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen pada triwulan I-2025. Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, tren pertumbuhan tetap terjaga. “Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,87 persen, yang ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh double digit, industri makanan dan minuman yang tetap solid, serta sektor transportasi. Selain itu, Ramadan dan Idulfitri juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi”.tantangan global ini menjadi momentum bagi Pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan i...

Awal Kabinet dan Janji Reformasi Kinerja Saat dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih dengan jumlah menteri yang besar (sekitar 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri) sebagai bagian dari koalisi politik besar. Salah satu janji penting kampanyenya adalah menegakkan pemerintahan efektif, bersih, dan memperkuat tata kelola, termasuk meminta menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik untuk diganti. Reshuffle Pertama-19 Februari 2025 Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, diganti dengan Brian Yuliarto. Alasannya terkait kritik terhadap kinerja, keberatan aparatur sipil negara, isu prosedur, serta protes publik. Reshuffle Kedua 8 September 2025 Beberapa menteri diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Ada juga indikasi bahwa posisi-posisi yang berasal dari era Jokowi mulai dikurangi atau digantikan, Istana memb...