Himiko FEB UBB

Mulai 10 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32 persen. Selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya harga minyak mentah dunia, ketidakpastian geopolitik internasional, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya impor dan pengadaan energi menjadi lebih tinggi. Menurut Pertamina, penyesuaian harga tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme harga BBM non-subsidi yang mengikuti perkembangan pasar energi global dan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan energi nasional. Meskipun pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, kenaikan Pertamax tetap berpotensi memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Bagi pengguna kendaraan pribadi, kenaikan ini tentu akan meningkatkan pengeluaran transportasi ...

Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus kisaran Rp17.000 per dolar AS menjadi salah satu isu ekonomi paling serius di Indonesia pada tahun 2026 karena menunjukkan adanya tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Melemahnya rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik, terutama kuatnya dolar AS akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat, meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik Timur Tengah, serta terjadinya capital outflow atau keluarnya dana investor asing dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan dolar meningkat tajam sehingga nilai rupiah semakin tertekan. Selain faktor global, pasar juga menyoroti kondisi domestik seperti stabilitas fiskal, arah kebijakan ekonomi pemerintah, independensi bank sentral, dan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Bank Indonesia sendiri menyatakan telah melakukan intervensi besar di pasar valuta asing serta mempertahankan...

   Lonjakan harga plastik yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang meluas hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan yang mencapai hingga 150% menunjukkan adanya tekanan signifikan dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor bahan baku berbasis petrokimia.   Kenaikan harga ini tidak terlepas dari faktor eksternal, terutama konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak sebagai bahan utama produksi plastik. Terganggunya jalur distribusi global menyebabkan pasokan bahan baku menjadi terbatas, sehingga mendorong kenaikan harga secara drastis di pasar internasional maupun domestik.   Dampak dari kondisi ini dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha, khususnya sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan. Peningkatan biaya produksi memaksa pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian harga jual, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga...

Fenomena panic buying yang sempat bikin gaduh di berbagai daerah pada awal Maret 2026 ini sebenarnya dipicu oleh rasa was-was masyarakat terhadap situasi global yang lagi nggak menentu. Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran besar kalau Selat Hormuz bakal ditutup. Padahal, selat itu adalah jalur "urat nadi" pengiriman minyak dunia. Isu ini pun digoreng sedemikian rupa di media sosial, sampai muncul narasi miring kalau cadangan BBM kita bakal ludes dalam waktu singkat. Padahal, kalau kita bicara fakta, Kementerian ESDM sudah mengklarifikasi bahwa stok operasional nasional kita sebenarnya masih sangat aman di angka 23 hingga 25 hari—yang mana itu adalah standar normal. Situasi makin diperparah dengan munculnya hoaks yang bilang harga bakal naik lagi di tanggal 9 Maret, padahal itu cuma kabar burung yang sudah dibantah mentah-mentah oleh Komdigi untuk menenangkan warga yang sudah tel...

Menurut Menkomdigi, pemanfaatan AI dalam praktik jurnalistik harus tetap berlandaskan kepentingan publik sebagai kompas utama. Ia mengingatkan bahwa derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi tidak boleh membuat pers mengorbankan akurasi serta kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi. Di tengah kompleksitas tantangan digital, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. Meutya menegaskan, keberadaan pers yang kredibel dan independen merupakan kebutuhan fundamental bagi demokrasi di era transformasi digital dan AI. Berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons disrupsi teknologi, ancaman disinformasi, krisis kepercayaan publik, serta masa depan jurnalisme.  Kebijakan tersebut menitikberatkan pada perlindungan konten jurnalistik, etika penggunaan AI, dan keabsahan pemberitaan. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights yang mewaji...