Langsung ke konten utama

Tantangan yang berat, Reshuffle Menteri apakah tindakan yang tepat?

Awal Kabinet dan Janji Reformasi Kinerja

Saat dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih dengan jumlah menteri yang besar (sekitar 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri) sebagai bagian dari koalisi politik besar.

Salah satu janji penting kampanyenya adalah menegakkan pemerintahan efektif, bersih, dan memperkuat tata kelola, termasuk meminta menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik untuk diganti.

Reshuffle Pertama-19 Februari 2025

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, diganti dengan Brian Yuliarto. Alasannya terkait kritik terhadap kinerja, keberatan aparatur sipil negara, isu prosedur, serta protes publik.

Reshuffle Kedua 8 September 2025

Beberapa menteri diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran.

Ada juga indikasi bahwa posisi-posisi yang berasal dari era Jokowi mulai dikurangi atau digantikan, Istana membantah bahwa ini semata-mata politik, menyebut pertimbangan kinerja dan kapasitas sebagai penentu utama.

Seberapa Konsisten Penilaian Kinerja?

Kita perlu melihat indikator kinerja yang digunakan: apakah hanya berdasarkan narasi publik/media, atau ada indikator objektif (target kementerian, realisasi anggaran, capaian program). Kadang reshuffle bisa lebih dipengaruhi opini publik ketimbang evaluasi mendalam. Transparansi ProsesSeberapa terbuka proses evaluasi serta keputusan pergantian menteri publik/kepakaran dalam kabinet/kementerian? Transparansi penting agar reshuffle bukan sekedar "politik" tapi ada legitimasi dan kepastian.

Dampak Jangka Panjang terhadap Kestabilan Kebijakan

Bila terlalu sering terjadi reshuffle, bisa mengurangi kontinuitas. Beberapa kebijakan memerlukan waktu lebih panjang untuk tumbuh dan berdampak. Penggantian mendadak bisa membuat program belum kelar atau bahkan dibatalkan, mengganggu perencanaan lintas kementerian Ekspektasi Publik vs Kapasitas. PenggantiKadang publik mengharapkan figur yang sangat kompeten, tapi sumber daya manusia serta struktur birokrasi di kementerian tidak selalu mendukung. Pengganti perlu mendapat dukungan sistem supaya bisa bekerja efektif Prabowo sejak awal menunjukkan niat untuk mengubah kabinet jika menteri dianggap tidak perform: kunci pada janji penertiban dan respons publik. Dua reshuffle dalam kurang dari satu tahun menunjukkan bahwa dinamika kabinet cukup tinggi, dan sinyal bahwa pemerintah cepat bergerak ketika adamasalah. Namun perlu ada keseimbangan: antara stabilitas dan kecepatan perubahan. Terlalu cepat bisa menimbulkan ketidakpastian.


Daftar Pustaka
www.umj.ac.id,umsida.ac.id, https://www.tempo.co


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HIMIKO  (Himpunan Mahasiswa Ekonomi) Himpunan Mahasiswa Ekonomi (HIMIKO) adalah wadah organisasi bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi untuk mengembangkan diri, menambah relasi dan tentunya memajukan Prodi Ekonomi. HIMIKO terbentuk pada tanggal 12 November 2016. Himpunan Mahasiswa Ekonomi terbentuk pada saat mabim angkatan pertama Program Studi Ekonomi 2016. HIMIKO memiliki arti logo berbentuk 12 gir yang melambangkan tanggal terbentuknya HIMIKO. HIMIKO telah menjadi anggota IMEPI (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia) sejak tahun 2017. Tahun 2019 HIMIKO terpilih menjadi Himpunan Tersosmed di Acara ORMAWA AWARD yang diselenggarakan oleh BEM U. HIMIKO memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi : “Meningkatkan solidaritas antar generasi ilmu ekonomi dan menjadikan HIMIKO himpunan yang dikenal di UBB maupun diluar UBB.” Misi : 1. Menjalin kerjasama antar organisasi di UBB maupun diluar UBB. 2. Meningkatkan keakraban antar kepengurusan sehingga menjalankan proke...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pendukung pembangunan

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar fundamental yang saling berkaitan erat dalam pembangunan suatu bangsa. Keduanya bukan hanya sekadar prioritas, melainkan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kajian ini akan membahas isu-isu krusial terkait pendidikan dan kesehatan sebagai pendukung utama pembangunan, serta menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan. Pendidikan sebagai Investasi untuk Masa Depan ,yang mencakup beberapa isi utama nya Kualitas Pendidikan: Rendahnya kualitas pendidikan, ditandai dengan rendahnya kompetensi guru, kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan, dan kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, menjadi kendala utama. Hal ini menghasilkan lulusan yang kurang siap bersaing di era globalisasi.  Akses Pendidikan: Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah serius, terutama di daerah terpencil, miskin, dan tertinggal. Faktor ekonomi, geografis, dan gender turut memperparah kesenjangan ini.Kurikulum dan Pemb...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hari Buruh dan Masa Depan Pendidikan

Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei setiap tahun adalah momentum global untuk merefleksikan perjuangan dan hak-hak pekerja. Tahun 2025, isu-isu yang mencuat seperti keadilan sosial, keselamatan kerja, digitalisasi, dan kesetaraan gender makin mendesak untuk ditanggapi serius, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Hari Buruh mulai diperingati di Indonesia sejak tahun 1920. Namun, sempat dilarang di era Orde Baru karena dianggap terkait gerakan subversif. Baru pada era Presiden SBY tahun 2013, Hari Buruh ditetapkan kembali sebagai hari libur nasional untuk mengakui peran buruh dalam pembangunan bangsa. Ironisnya, meski lembaga pendidikan adalah pencetak utama tenaga kerja, mayoritas penyelenggara pendidikan belum mengaitkan Hari Buruh dengan kurikulum atau lesson plan. Padahal, saat melamar kerja, lulusan akan diukur dari keahlian dan latar belakang pendidikannya. Bahkan pabrik tekstil saat ini mensyaratkan minimal lulusan SLTA.Oleh karena itu, p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya