Langsung ke konten utama

DIPAKSA NGUTANG SAAT PANDEMI DATANG


DIPAKSA NGUTANG SAAT PANDEMI DATANG

 

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada akhir Juli 2021 berada di angka Rp 6.570,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,51%.Posisi utang diatas mengalami kenaikan sekitar Rp 15,61 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir bulan Juni 2021 yang sebesar Rp 6.554,56 triliun.”Kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19, menyebabkan posisi utang Pemerintah Pusat secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, namun rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan dari bulan sebelumnya,” tulis Kemenkeu Agustus, Selasa (31/8).BPK(badan pemeriksa keuangan) sudah memperingatkan bahwa utang Indonesia sedikit lagi akan mencapai batas tertinggi yang telah diatur dalam undang-undang.Melihat lebih rinci komposisi utang pemerintah pada Juli 2021 masih didominasi oleh surat berharga negara (SBN) yaitu sebesar Rp 5.727,71 triliun atau 87,18% terhadap total utang pemerintah.Sementara utang berbentuk SBN, terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.437,61 triliun dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) Rp 3.627,99 triliun dan sukuk Rp 809,63 triliun serta SBN valas Rp 1.290,09 triliun dalam bentuk SUN valas Rp 1.001,58 triliun dan sukuk valas Rp 288,52 triliun.Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman dari dalam negeri tercatat Rp 12,70 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 829,76 triliun.Adapun pinjaman luar negeri terbagi lagi ke dalam tiga kategori, yakni pinjaman bilateral Rp 312,64 triliun, pinjaman multilateral Rp 474,39 triliun dan pinjaman bank komersial Rp 42,73 triliun.Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam memantau dan menjaga target risiko utang agar sesuai dengan indikator risiko yang ditargetkan.Pertama,memanfaatkan fleksibilitas instrumen utang dengan pinjaman luar negeri yang biayanya lebih efisien.Kedua,dari sisi penerbitan SBN, pemerintah berupaya untuk menerbitkan SBN dengan biaya yang efisien dan memanfaatkan dukungan Bank Indonesia sebagai standby buyer.Ketiga,pemerintah menjaga komposisi utang domestik lebih besar daripada utang valuta asing. Selain pinjaman luar negeri yang memang direncanakan lebih kecil porsinya.Keempat,untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.Meski demikian, pemerintah akan tetap memantau berbagai faktor risiko yang perlu diwaspadai. Beberapa di antaranya adalah akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata sehingga pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi tidak seragam.Nah apa yang bisa anda disimpulkan dari permasalahan diatas coba kirimkan komentar ya.



Referensi

https://nasional.kontan.co.id/news/utang-pemerintah-naik-menjadi-rp-657017-triliun-per-akhir-juli-2021

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HIMIKO  (Himpunan Mahasiswa Ekonomi) Himpunan Mahasiswa Ekonomi (HIMIKO) adalah wadah organisasi bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi untuk mengembangkan diri, menambah relasi dan tentunya memajukan Prodi Ekonomi. HIMIKO terbentuk pada tanggal 12 November 2016. Himpunan Mahasiswa Ekonomi terbentuk pada saat mabim angkatan pertama Program Studi Ekonomi 2016. HIMIKO memiliki arti logo berbentuk 12 gir yang melambangkan tanggal terbentuknya HIMIKO. HIMIKO telah menjadi anggota IMEPI (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia) sejak tahun 2017. Tahun 2019 HIMIKO terpilih menjadi Himpunan Tersosmed di Acara ORMAWA AWARD yang diselenggarakan oleh BEM U. HIMIKO memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi : “Meningkatkan solidaritas antar generasi ilmu ekonomi dan menjadikan HIMIKO himpunan yang dikenal di UBB maupun diluar UBB.” Misi : 1. Menjalin kerjasama antar organisasi di UBB maupun diluar UBB. 2. Meningkatkan keakraban antar kepengurusan sehingga menjalankan proke...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pelemahan Rupiah Tertinggi Sepanjang Sejarah

Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus kisaran Rp17.000 per dolar AS menjadi salah satu isu ekonomi paling serius di Indonesia pada tahun 2026 karena menunjukkan adanya tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Melemahnya rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik, terutama kuatnya dolar AS akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat, meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik Timur Tengah, serta terjadinya capital outflow atau keluarnya dana investor asing dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan dolar meningkat tajam sehingga nilai rupiah semakin tertekan. Selain faktor global, pasar juga menyoroti kondisi domestik seperti stabilitas fiskal, arah kebijakan ekonomi pemerintah, independensi bank sentral, dan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Bank Indonesia sendiri menyatakan telah melakukan intervensi besar di pasar valuta asing serta mempertahankan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Plastik Naik, Dompet Menjerit!

   Lonjakan harga plastik yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang meluas hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan yang mencapai hingga 150% menunjukkan adanya tekanan signifikan dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor bahan baku berbasis petrokimia.   Kenaikan harga ini tidak terlepas dari faktor eksternal, terutama konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak sebagai bahan utama produksi plastik. Terganggunya jalur distribusi global menyebabkan pasokan bahan baku menjadi terbatas, sehingga mendorong kenaikan harga secara drastis di pasar internasional maupun domestik.   Dampak dari kondisi ini dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha, khususnya sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan. Peningkatan biaya produksi memaksa pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian harga jual, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga...
Posting Komentar
Baca selengkapnya