Himiko FEB UBB

Awal Kabinet dan Janji Reformasi Kinerja Saat dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih dengan jumlah menteri yang besar (sekitar 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri) sebagai bagian dari koalisi politik besar. Salah satu janji penting kampanyenya adalah menegakkan pemerintahan efektif, bersih, dan memperkuat tata kelola, termasuk meminta menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik untuk diganti. Reshuffle Pertama-19 Februari 2025 Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, diganti dengan Brian Yuliarto. Alasannya terkait kritik terhadap kinerja, keberatan aparatur sipil negara, isu prosedur, serta protes publik. Reshuffle Kedua 8 September 2025 Beberapa menteri diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Ada juga indikasi bahwa posisi-posisi yang berasal dari era Jokowi mulai dikurangi atau digantikan, Istana memb...

Indonesia hari ini bukanlah negeri yang sedang berjalan santai di jalan lurus. Kita berada di persimpangan—di titik di mana setiap langkah bisa membawa kita menuju kemajuan, atau justru mengantarkan pada jurang masalah yang lebih dalam. Di panggung politik, layar baru sudah dibuka pasca Pemilu 2024. Presiden terpilih akan memegang kemudi, namun arah kapal ini masih dipertanyakan: akan mengarungi lautan reformasi yang berani, atau tetap berlayar di perairan nyaman yang penuh kompromi? Polarisasi masih terasa, perbedaan pilihan di kotak suara meninggalkan garis pembatas di hati masyarakat. Dan di balik sorotan kamera, operasi tangkap tangan KPK masih membisikkan kenyataan pahit—korupsi belum juga tersingkir dari meja kekuasaan. Di pasar dan dapur rumah tangga, rakyat menghadapi kenyataan yang sama sekali tidak manis. Harga beras melambung, cabai memanas, dan kebutuhan pokok lainnya ikut menari di atas grafik inflasi. Rupiah yang terus melemah menambah beban, terutama bagi sektor industri...

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi daerah ini hanya tumbuh sebesar 0,77%, menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya dan jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutama dari sektor pertambangan timah yang selama ini menjadi andalan ekonomi daerah. Penutupan sejumlah smelter timah akibat ketidakpastian tata niaga menyebabkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menurunnya daya beli masyarakat. Sektor industri pengolahan juga turut terkontraksi, sehingga berdampak langsung pada investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menghadapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung perlu mengambil langkah strategis, antara lain: Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatih...

Pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi Triwulan II (Q2) 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025, melalui pemberian berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, stimulus Ekonomi yang akan dikcurkan pada Kuartal II-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Secara lebih rinci, Program/Kebijakan Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 tersebut diantaranya: 1. Diskon Transportasi : Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah yang diberlaku sekitar awal Juni 2025 sampai dengan pertengahan Juli 2025, antara lain 2. Diskon Tarif Tol : Pemerintah memberikan Diskon Tarif Tol sebesar...

Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei setiap tahun adalah momentum global untuk merefleksikan perjuangan dan hak-hak pekerja. Tahun 2025, isu-isu yang mencuat seperti keadilan sosial, keselamatan kerja, digitalisasi, dan kesetaraan gender makin mendesak untuk ditanggapi serius, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Hari Buruh mulai diperingati di Indonesia sejak tahun 1920. Namun, sempat dilarang di era Orde Baru karena dianggap terkait gerakan subversif. Baru pada era Presiden SBY tahun 2013, Hari Buruh ditetapkan kembali sebagai hari libur nasional untuk mengakui peran buruh dalam pembangunan bangsa. Ironisnya, meski lembaga pendidikan adalah pencetak utama tenaga kerja, mayoritas penyelenggara pendidikan belum mengaitkan Hari Buruh dengan kurikulum atau lesson plan. Padahal, saat melamar kerja, lulusan akan diukur dari keahlian dan latar belakang pendidikannya. Bahkan pabrik tekstil saat ini mensyaratkan minimal lulusan SLTA.Oleh karena itu, p...