Inflasi masih menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama mengenai volatile food atau bahan makanan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kinerja positif APBN 2022 yang telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. APBN 2022 mengeluarkan lebih dari Rp 550 triliun untuk subsidi BBM, elpiji dan listrik. Ini menyebabkan kenapa harga administrasi yang di atur pemerintah tidak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika atau negara lain yang harga BBM nya naik luar biasa selama tahun 2022. Selain inflasi, defisit juga cukup menarik perhatian. Defisit tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang masih sangat kuat dan terus berlanjut di 2023.
Tahun 2022 defisit negara menurun sangat drastis ke 2,38 persen. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun ternyata berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi yang masih kuat. Di sisi lain, sejumlah reformasi yang telah dilakukan juga merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional. Salah satunya adalah berupa implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary.
Tidak hanya itu, memasuki tahun pemilu 2023, Menkeu juga menyatakan optimis akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dikarenakan aktifitas dari seluruh partai politik. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan politik yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang positif. Oleh karena itu, untuk menghadapi tahun 2023 lebih ditegaskan kita harus tetap optimis dan penuh harapan namun tetap waspada. Pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak peluang kedepannya, tapi juga banyak yang melakukan business unusual. Jadi kita tidak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi negara kita. Situasi global yang perlu diwaspadai yaitu potensi berakhirnya era ledakan komoditas bahan mentah yang diekspor ke luar negeri (commodity booming) pada akhir 2023. Situasi ini dipengaruhi karena potensi pelemahan ekonomi dunia dan ancaman stagflasi. Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi.
Sepanjang masa pandemi 2020-2022, Indonesia mengalami ‘berkah’ komoditas. Hal itu karena ekspor komoditas dari Indonesia ke beberapa negara mengalami lonjakan harga, di saat tingginya permintaan dan stok dunia yang terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan Ekspor Indonesia pada Januari 2022 menunjukkan pertumbuhan sebesar 25,31 persen (yoy). Sehingga, ekspor Januari 2022 menjadi sebesar 19,16 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Secara teori, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditunjang oleh empat hal, yaitu konsumsi rumah tangga, ekspor/impor, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Jika situasi ekspor komoditas kembali dalam situasi normal dan beberapa negara masuk ke dalam resesi, otomatis demand akan menurun. Dampaknya, inflasi dalam negeri akan naik karena uang yang beredar tidak mampu membeli komoditas yang berlimpah tersebut.
Selain itu rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga (fed fund rate) yang diperkirakan hingga tujuh kali pada 2022. Hal itu dalam rangka antisipasi kenaikan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir yang telah menyentuh 7,9 persen (yoy) per Maret 2022. Bahkan, pada pekan ketiga Juni 2022, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Naiknya fed fund rate itu berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab, dapat memicu keluarnya modal asing di pasar surat utang karena spread antara yield SBN dan yield treasury di tenor yang sama semakin menyempit. Sehingga, investor asing cenderung mengalihkan dana ke negara maju, memicu capital outflow di pasar negara berkembang (emerging market).
Ditengah kondisi ekspor di 2023 yang tidak menentu, pemerintah harus bisa menjaga iklim investasi di Indonesia agar tetap kondusif. Sehingga, tidak mudah terjadi capital outflow tersebut. Hal lainnya, kondisi perang Rusia versus Ukraina yang tanpa kepastian kapan berakhir. Perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 itu berpengaruh terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global yang seharusnya dapat tumbuh pasca pandemi menjadi tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan industri pertambahan.
Di tengah situasi global yang tidak menentu itulah, DPR bersama pemerintah telah menyusun beberapa strategi keluar (exit strategy) sebagai cara untuk keluar dari potensi krisis. Ditambah, menurut laporan IMF, setidaknya akan ada 40 negara di mana perekonomiannya dipastikan akan mengalami resesi. Krisis keuangan ini akan berlanjut ke krisis pangan, krisis energi, hingga krisis sosial. DPR pun memahami hal ini. Untuk mencegah terjadinya krisis sosial karena melonjaknya harga energi di tingkat global, anggaran subsidi energi pun dinaikkan hingga Rp502 triliun. Hal itu sebagai kompensasi tidak dinaikkannya harga subsidi, terutama BBM dan LPG. Karena itu, DPR mendorong agar subsidi energi dari bersifat terbuka menjadi bersifat tertutup.
Dengan cara memvalidasikan data penerima subsidi terlebih dahulu agar tepat sasarannya. Strategi selanjutnya adalah dengan melakukan penghematan anggaran di seluruh kementerian/lembaga hingga Rp24,5 triliun untuk anggaran yang tidak prioritas. Menkeu Sri Mulyani menegaskan cadangan tambahan anggaran ini untuk meredam gejolak ekonomi global akibat kenaikan harga pangan dan energi. Pencadangan anggaran ini diupayakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang telah dicapai positif pada kuartal I 2022 tersebut.
Strategi terakhir adalah DPR bersama pemerintah terus mendorong agar inklusi keuangan melalui pengintegrasian data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data perpajakan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) segera direalisasikan, khususnya bagi warga yang sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya pengintegrasian data tersebut sekaligus akan melihat seberapa besar ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah akan lebih mudah menyalurkan subsidi bantuan bagi masyarakat miskin dan penindakan hukum bagi para wajib pajak yang selama ini ‘ngemplang’ pajak. Dengan penggunaan NIK ini, maka seluruh kegiatan aktivitas yang terkait dengan transaksi wajib pajak warga negara bisa terdeteksi dengan baik.
Jadi kita sebagai masyarakat harus mengambil peluang sebaik mungkin dan memanfaatkannya dengan baik, serta tidak lupa mentaati peraturan yang sudah ada.
Referensi :
kemenkeu.go.id
ekon.go.id
Komentar
Posting Komentar