Langsung ke konten utama

Hilirisasi Nikel Dipersoalkan IMF

Hilirisasi nikel adalah proses pengolahan nikel mentah atau biji nikel menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dan dapat diperjualbelikan sehingga bernilai ekonomi. Produk yang bisa dihasilkan dari hilirisasi nikel diantaranya adalah logam nikel murni yang dapat menjadi bahan untuk pembuatan kawat listrik, tabung vakum, peralatan kimia, dan industri lainnya. Selain itu, produk dari bijih nikel ini dapat menghasilkan paduan nikel, baterai nikel kadmium, katalis, dan berbagai bahan lain yang dapat digunakan dalam industri baterai, keramik, sampai alat-alat komunikasi lainnya. Proses dan rencana hilirisasi nikel menjadi perbincangan di Indonesia setelah International Monetary Fund merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menyetop larangan ekspor bijih nikel terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.

International Monetary Fund ( IMF ) memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia. IMF menilai kebijakan tersebut harus diinformasikan lebih dalam terkait analisis biaya dan manfaat lanjut. Selain itu, hilirisasi nikel juga harus dirancang untuk meminimalkan limpahan lintas batas. Akibatnya, IMF meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor ke komoditas lainnya. IMF menganggap bahwa seharusnya Indonesia menginformasikan terlebih dahulu dan mempertimbangkan dampak-dampak kebijakan tersebut terhadap wilayah lain.

Terkait hal tersebut, banyak pengamat dan pejabat yang menganggap bahwa penghentian proses hilirisasi nikel hanya akan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Ada pengamat yang mengatakan bahwa hilirisasi dapat berdampak positif terhadap industri di Indonesia yang akan menaikkan nilai tambah serta menciptakan ekosistem industri yang baik.

Presiden Jokowi juga berpendapat bahwa negara dan organisasi internasional apapun tidak akan mampu menggoyahkan tekad pemerintahannya untuk melaksanakan program hilirisasi nikel dan bahan tambang lainnya. Ia berencana menambah jumlah bahan tambang yang ekspornya akan dihentikan demi program hilirisasi. Ia juga mengatakan bahwa setelah menghentikan ekspor nikel, tembaga, pemerintahannya juga akan melakukan kebijakan yang sama terhadap kobalt dan bauksit.

Kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah yakin hilirisasi akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian. Sebelum hilirisasi dilakukan, Indonesia hanya mendapatkan manfaat ekspor nikel sebesar Rp 17 triliun. Sedangkan, setelah hilirisasi dilakukan, nilai ekspor nikel melonjak sebesar Rp 510 triliun. Selain itu, dari hilirisasi akan mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat positif bagi perekonomian yang akan terjadi jika hilirisasi nikel dilakukan.


Referensi :
https://www.cnnindonesia.com
https://bisnis.tempo.co

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HIMIKO  (Himpunan Mahasiswa Ekonomi) Himpunan Mahasiswa Ekonomi (HIMIKO) adalah wadah organisasi bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi untuk mengembangkan diri, menambah relasi dan tentunya memajukan Prodi Ekonomi. HIMIKO terbentuk pada tanggal 12 November 2016. Himpunan Mahasiswa Ekonomi terbentuk pada saat mabim angkatan pertama Program Studi Ekonomi 2016. HIMIKO memiliki arti logo berbentuk 12 gir yang melambangkan tanggal terbentuknya HIMIKO. HIMIKO telah menjadi anggota IMEPI (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia) sejak tahun 2017. Tahun 2019 HIMIKO terpilih menjadi Himpunan Tersosmed di Acara ORMAWA AWARD yang diselenggarakan oleh BEM U. HIMIKO memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi : “Meningkatkan solidaritas antar generasi ilmu ekonomi dan menjadikan HIMIKO himpunan yang dikenal di UBB maupun diluar UBB.” Misi : 1. Menjalin kerjasama antar organisasi di UBB maupun diluar UBB. 2. Meningkatkan keakraban antar kepengurusan sehingga menjalankan proke...

Hari Buruh dan Masa Depan Pendidikan

Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei setiap tahun adalah momentum global untuk merefleksikan perjuangan dan hak-hak pekerja. Tahun 2025, isu-isu yang mencuat seperti keadilan sosial, keselamatan kerja, digitalisasi, dan kesetaraan gender makin mendesak untuk ditanggapi serius, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Hari Buruh mulai diperingati di Indonesia sejak tahun 1920. Namun, sempat dilarang di era Orde Baru karena dianggap terkait gerakan subversif. Baru pada era Presiden SBY tahun 2013, Hari Buruh ditetapkan kembali sebagai hari libur nasional untuk mengakui peran buruh dalam pembangunan bangsa. Ironisnya, meski lembaga pendidikan adalah pencetak utama tenaga kerja, mayoritas penyelenggara pendidikan belum mengaitkan Hari Buruh dengan kurikulum atau lesson plan. Padahal, saat melamar kerja, lulusan akan diukur dari keahlian dan latar belakang pendidikannya. Bahkan pabrik tekstil saat ini mensyaratkan minimal lulusan SLTA.Oleh karena itu, p...

Program Stimulus Ekonomi Pemerintah Untuk Mendorong Pertumbuhan ekonomi Triwulan II Tahun 2025

Pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi Triwulan II (Q2) 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025, melalui pemberian berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, stimulus Ekonomi yang akan dikcurkan pada Kuartal II-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Secara lebih rinci, Program/Kebijakan Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 tersebut diantaranya: 1. Diskon Transportasi : Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah yang diberlaku sekitar awal Juni 2025 sampai dengan pertengahan Juli 2025, antara lain 2. Diskon Tarif Tol : Pemerintah memberikan Diskon Tarif Tol sebesar...