Langsung ke konten utama

UTANG LUAR NEGERI INDONESIA PADA AGUSTUS 2022 MENURUN

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2022 adalah $397,4 miliar, turun dari $400,2 miliar pada bulan sebelumnya. Perkembangan ini disebabkan oleh berkurangnya utang luar negeri di sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN terkontraksi sebesar 6,5% (year-on-year) pada Agustus 2022, lebih tajam dibandingkan kontraksi 4,1% (year-on-year) pada bulan sebelumnya. 

Posisi utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2022 adalah $184,9 miliar, turun dari $185,6 miliar pada bulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9% year-on-year, kontraksi yang lebih tajam dari kontraksi 9,9% (year-on-year) pada Juli 2022. Penurunan ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman untuk mendukung program prioritas dan pembiayaan proyek, sehingga pinjaman lebih rendah. Sementara itu, posisi net Surat Berharga Negara (SBN) meningkat seiring dengan meningkatnya aliran masuk SBN domestik, yang mencerminkan keyakinan investor asing terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah selalu berkomitmen untuk menjaga kredibilitas publik, memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab.

Penarikan utang luar negeri yang dilaksanakan pada Agustus 2022 masih ditujukan untuk pembiayaan sektor produksi, dan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus dilakukan. Pemerintah memberikan dukungan utang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pengeluaran prioritas sektor produktif, termasuk layanan kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total utang luar negeri pemerintah), layanan pendidikan (16,6%), departemen eksekutif pemerintah, pertahanan dan asuransi, Wajib jasa sosial (15,2%), konstruksi (14,2%) dan jasa keuangan dan asuransi (11,7%). Mengingat hampir seluruh utang luar negeri pemerintah merupakan utang luar negeri jangka panjang yang mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah, maka situasi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali. 

Posisi utang luar negeri swasta pada Agustus 2022 adalah $204,1 miliar, turun dari $206,1 miliar pada bulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 2,0% (year-on-year), lebih tajam dibandingkan kontraksi 1,2% (year-on-year) pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didorong oleh kontraksi 3,6% (year-over-year) dan 1,6% (year-over-year) utang luar negeri korporasi keuangan dan non-keuangan, antara lain karena pembayaran bersih utang usaha dan utang lainnya. Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari sektor jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; pertambangan dan penggalian; dan manufaktur menyumbang 77,5% dari total ULN swasta. ULN ini masih didominasi oleh ULN jangka panjang yang mencapai 75,1% dari total ULN swasta. 

Pada Agustus 2022, ULN Indonesia masih terkendali, dan rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap di kisaran 30,4%, turun dari 30,7% di bulan sebelumnya. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, dan ULN Indonesia masih didominasi oleh ULN jangka panjang yang mencapai 87,1% dari total ULN. Untuk menjaga struktur ULN yang sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi, memantau perkembangan ULN, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Terus mengoptimalkan peran utang luar negeri dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, sehingga dapat meminimalkan risiko yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. 

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2022 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HIMIKO  (Himpunan Mahasiswa Ekonomi) Himpunan Mahasiswa Ekonomi (HIMIKO) adalah wadah organisasi bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi untuk mengembangkan diri, menambah relasi dan tentunya memajukan Prodi Ekonomi. HIMIKO terbentuk pada tanggal 12 November 2016. Himpunan Mahasiswa Ekonomi terbentuk pada saat mabim angkatan pertama Program Studi Ekonomi 2016. HIMIKO memiliki arti logo berbentuk 12 gir yang melambangkan tanggal terbentuknya HIMIKO. HIMIKO telah menjadi anggota IMEPI (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia) sejak tahun 2017. Tahun 2019 HIMIKO terpilih menjadi Himpunan Tersosmed di Acara ORMAWA AWARD yang diselenggarakan oleh BEM U. HIMIKO memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi : “Meningkatkan solidaritas antar generasi ilmu ekonomi dan menjadikan HIMIKO himpunan yang dikenal di UBB maupun diluar UBB.” Misi : 1. Menjalin kerjasama antar organisasi di UBB maupun diluar UBB. 2. Meningkatkan keakraban antar kepengurusan sehingga menjalankan proke...

Pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pendukung pembangunan

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar fundamental yang saling berkaitan erat dalam pembangunan suatu bangsa. Keduanya bukan hanya sekadar prioritas, melainkan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kajian ini akan membahas isu-isu krusial terkait pendidikan dan kesehatan sebagai pendukung utama pembangunan, serta menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan. Pendidikan sebagai Investasi untuk Masa Depan ,yang mencakup beberapa isi utama nya Kualitas Pendidikan: Rendahnya kualitas pendidikan, ditandai dengan rendahnya kompetensi guru, kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan, dan kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, menjadi kendala utama. Hal ini menghasilkan lulusan yang kurang siap bersaing di era globalisasi.  Akses Pendidikan: Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah serius, terutama di daerah terpencil, miskin, dan tertinggal. Faktor ekonomi, geografis, dan gender turut memperparah kesenjangan ini.Kurikulum dan Pemb...

Hari Buruh dan Masa Depan Pendidikan

Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei setiap tahun adalah momentum global untuk merefleksikan perjuangan dan hak-hak pekerja. Tahun 2025, isu-isu yang mencuat seperti keadilan sosial, keselamatan kerja, digitalisasi, dan kesetaraan gender makin mendesak untuk ditanggapi serius, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Hari Buruh mulai diperingati di Indonesia sejak tahun 1920. Namun, sempat dilarang di era Orde Baru karena dianggap terkait gerakan subversif. Baru pada era Presiden SBY tahun 2013, Hari Buruh ditetapkan kembali sebagai hari libur nasional untuk mengakui peran buruh dalam pembangunan bangsa. Ironisnya, meski lembaga pendidikan adalah pencetak utama tenaga kerja, mayoritas penyelenggara pendidikan belum mengaitkan Hari Buruh dengan kurikulum atau lesson plan. Padahal, saat melamar kerja, lulusan akan diukur dari keahlian dan latar belakang pendidikannya. Bahkan pabrik tekstil saat ini mensyaratkan minimal lulusan SLTA.Oleh karena itu, p...