Langsung ke konten utama

Pandemi Senang Harapan Sekolah pun Hilang


Pandemi Senang Harapan Sekolah pun Hilang


Banyak siswa maupun siswi untuk putus sekolah dikarenakan pandemi yang berkelanjutan mengutip data UNESCO yang menunjukkan bahwa pada bulan April, 1,6 miliar pelajar diliburkan dari sekolah dan universitas karena langkah-langkah untuk menekan penyebaran Covid-19. Angka tersebut merupakan sekitar 90% dari seluruh populasi siswa di dunia.Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 atau sebelum pandemi, jumlah anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun sekitar 4,34 juta anak. 
Tingkat kemiskinan pada masa pandemi bertambah dan ancaman ATS juga meningkat. Strategi Nasional (Stranas) yang disusun Unicef dan pemerintah dalam mengatasi masalah ATS mengedepankan strategi intervensi dan pencegahan. Strategi intervensi untuk mengembalikan ATS ke program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Strategi pencegahan untuk memastikan anak yang berisiko putus sekolah tetap bersekolah sampai tuntas pendidikan dasar dan menengah. Sampai saat ini yang di mana sekolah di seluruh Indonesia mengajar dengan jarak jauh atau PJJ.data menyebutkan bahwa penduduk buta huruf 2020 sebesar  4,00% secara nasional dan secara daerah Papua merupakan penduduk buta huruf terbesar di Indonesia sebesar 22,10%(bps).Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak yang buta huruf ditambah lagi di kondisi pandemi sekarang banyak siswa maupun siswi berfikir untuk berkerja saja atau pun menikah dini.

Pandemi yang berkepanjangan buat orang tua yang punya anak bersekolah harus putar otak. Gimana enggak, penghasilan saat pandemi berkurang, karena sejumlah kegiatan dibatasi. Tetapi sebagian sekolah tetap memungut penuh SPP kepada siswa.Hal hasil banyak orang tua yang tak melanjutkan pendidikan anaknya karena faktor ekonomi. Bagaimana mau membayar pendidikan, untuk biaya kehidupan sehari-hari saja gak cukup. Banyak juga anak-anak yang dinikahkan, hal ini dianggap untuk mengurangi beban keluarga.Selama pandemi covid-19, mulai Juni s.d. Februari 2021, KPAI menerima pengaduan terkait masalah pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) pada masa pandemi, terutama di sekolah-sekolah swasta. Kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan Dinas Pendidikan setempat sebagai pengawas dan Pembina sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta(opini.id).








Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HIMIKO  (Himpunan Mahasiswa Ekonomi) Himpunan Mahasiswa Ekonomi (HIMIKO) adalah wadah organisasi bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi untuk mengembangkan diri, menambah relasi dan tentunya memajukan Prodi Ekonomi. HIMIKO terbentuk pada tanggal 12 November 2016. Himpunan Mahasiswa Ekonomi terbentuk pada saat mabim angkatan pertama Program Studi Ekonomi 2016. HIMIKO memiliki arti logo berbentuk 12 gir yang melambangkan tanggal terbentuknya HIMIKO. HIMIKO telah menjadi anggota IMEPI (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia) sejak tahun 2017. Tahun 2019 HIMIKO terpilih menjadi Himpunan Tersosmed di Acara ORMAWA AWARD yang diselenggarakan oleh BEM U. HIMIKO memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi : “Meningkatkan solidaritas antar generasi ilmu ekonomi dan menjadikan HIMIKO himpunan yang dikenal di UBB maupun diluar UBB.” Misi : 1. Menjalin kerjasama antar organisasi di UBB maupun diluar UBB. 2. Meningkatkan keakraban antar kepengurusan sehingga menjalankan proke...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pendukung pembangunan

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar fundamental yang saling berkaitan erat dalam pembangunan suatu bangsa. Keduanya bukan hanya sekadar prioritas, melainkan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kajian ini akan membahas isu-isu krusial terkait pendidikan dan kesehatan sebagai pendukung utama pembangunan, serta menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan. Pendidikan sebagai Investasi untuk Masa Depan ,yang mencakup beberapa isi utama nya Kualitas Pendidikan: Rendahnya kualitas pendidikan, ditandai dengan rendahnya kompetensi guru, kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan, dan kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, menjadi kendala utama. Hal ini menghasilkan lulusan yang kurang siap bersaing di era globalisasi.  Akses Pendidikan: Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah serius, terutama di daerah terpencil, miskin, dan tertinggal. Faktor ekonomi, geografis, dan gender turut memperparah kesenjangan ini.Kurikulum dan Pemb...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hari Buruh dan Masa Depan Pendidikan

Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei setiap tahun adalah momentum global untuk merefleksikan perjuangan dan hak-hak pekerja. Tahun 2025, isu-isu yang mencuat seperti keadilan sosial, keselamatan kerja, digitalisasi, dan kesetaraan gender makin mendesak untuk ditanggapi serius, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Hari Buruh mulai diperingati di Indonesia sejak tahun 1920. Namun, sempat dilarang di era Orde Baru karena dianggap terkait gerakan subversif. Baru pada era Presiden SBY tahun 2013, Hari Buruh ditetapkan kembali sebagai hari libur nasional untuk mengakui peran buruh dalam pembangunan bangsa. Ironisnya, meski lembaga pendidikan adalah pencetak utama tenaga kerja, mayoritas penyelenggara pendidikan belum mengaitkan Hari Buruh dengan kurikulum atau lesson plan. Padahal, saat melamar kerja, lulusan akan diukur dari keahlian dan latar belakang pendidikannya. Bahkan pabrik tekstil saat ini mensyaratkan minimal lulusan SLTA.Oleh karena itu, p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya