Awal Kabinet dan Janji Reformasi Kinerja
Saat dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih dengan jumlah menteri yang besar (sekitar 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri) sebagai bagian dari koalisi politik besar.
Salah satu janji penting kampanyenya adalah menegakkan pemerintahan efektif, bersih, dan memperkuat tata kelola, termasuk meminta menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik untuk diganti.
Reshuffle Pertama-19 Februari 2025
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, diganti dengan Brian Yuliarto. Alasannya terkait kritik terhadap kinerja, keberatan aparatur sipil negara, isu prosedur, serta protes publik.
Reshuffle Kedua 8 September 2025
Beberapa menteri diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran.
Ada juga indikasi bahwa posisi-posisi yang berasal dari era Jokowi mulai dikurangi atau digantikan, Istana membantah bahwa ini semata-mata politik, menyebut pertimbangan kinerja dan kapasitas sebagai penentu utama.
Seberapa Konsisten Penilaian Kinerja?
Kita perlu melihat indikator kinerja yang digunakan: apakah hanya berdasarkan narasi publik/media, atau ada indikator objektif (target kementerian, realisasi anggaran, capaian program). Kadang reshuffle bisa lebih dipengaruhi opini publik ketimbang evaluasi mendalam. Transparansi ProsesSeberapa terbuka proses evaluasi serta keputusan pergantian menteri publik/kepakaran dalam kabinet/kementerian? Transparansi penting agar reshuffle bukan sekedar "politik" tapi ada legitimasi dan kepastian.
Dampak Jangka Panjang terhadap Kestabilan Kebijakan
Bila terlalu sering terjadi reshuffle, bisa mengurangi kontinuitas. Beberapa kebijakan memerlukan waktu lebih panjang untuk tumbuh dan berdampak. Penggantian mendadak bisa membuat program belum kelar atau bahkan dibatalkan, mengganggu perencanaan lintas kementerian Ekspektasi Publik vs Kapasitas. PenggantiKadang publik mengharapkan figur yang sangat kompeten, tapi sumber daya manusia serta struktur birokrasi di kementerian tidak selalu mendukung. Pengganti perlu mendapat dukungan sistem supaya bisa bekerja efektif Prabowo sejak awal menunjukkan niat untuk mengubah kabinet jika menteri dianggap tidak perform: kunci pada janji penertiban dan respons publik. Dua reshuffle dalam kurang dari satu tahun menunjukkan bahwa dinamika kabinet cukup tinggi, dan sinyal bahwa pemerintah cepat bergerak ketika adamasalah. Namun perlu ada keseimbangan: antara stabilitas dan kecepatan perubahan. Terlalu cepat bisa menimbulkan ketidakpastian.
Daftar Pustaka
www.umj.ac.id,umsida.ac.id, https://www.tempo.co
Komentar
Posting Komentar