Himiko FEB UBB

Tahun 2024 menjadi titik balik yang penting bagi Indonesia, tidak hanya karena pelaksanaan Pemilu yang akan menentukan arah kebijakan dalam negeri, tetapi juga karena gejolak geopolitik yang sedang terjadi di tingkat global. Dampak dari ketegangan internasional, seperti perang di Ukraina, persaingan perdagangan global, dan krisis energi, semakin nyata dirasakan di berbagai sektor perekonomian Indonesia. Ketegangan geopolitik, khususnya yang terkait dengan perang Rusia-Ukraina, telah mengganggu pasokan energi dan bahan pangan global. Harga energi, terutama minyak dan gas, meroket akibat sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia dan gangguan lainnya di kawasan Eropa. Indonesia, yang merupakan negara pengimpor energi, merasakan langsung dampaknya berupa kenaikan harga BBM dan inflasi yang meningkat. Sektor-sektor yang bergantung pada energi seperti transportasi dan industri manufaktur pun mengalami lonjakan biaya produksi, yang pada gilirannya memengaruhi daya beli masyarakat dan memperburuk

Pilkada merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, popularitas calon seringkali menjadi faktor utama yang memengaruhi suara pemilih. Namun, kualitas calon juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Artikel ini akan membahas dinamika antara popularitas dan kualitas calon dalam Pilkada. Media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk membangun citra calon. Banyak calon yang memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan pemilih. Contoh nyata dapat dilihat pada calon yang berhasil mendapatkan dukungan luas berkat strategi pemasaran digital yang tepat. Kualitas seorang calon tidak hanya diukur dari popularitas, tetapi juga dari latar belakang pendidikan dan pengalaman politik. Calon yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan cenderung lebih memahami dinamika pemerintahan dan mampu merumuskan kebijakan yang lebih baik. Apakah popularitas selalu berbanding lurus dengan kualitas? Dalam banyak kasus, calon

Pada September 2024, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan akibat dampak resesi global dan ketidakstabilan politik domestik. Ketidakpastian ekonomi global, ditambah dengan dinamika politik internal, telah mempengaruhi kinerja ekonomi negara ini. Kastratpedia kali ini akan membahas bagaimana kedua faktor ini memengaruhi ekonomi Indonesia serta langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi dampak tersebut. Resesi global yang sedang berlangsung pada tahun 2024 memberikan dampak langsung pada ekonomi Indonesia, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan arus investasi asing. Menurut laporan dari Bank Indonesia (BI), "Penurunan permintaan global dan fluktuasi nilai tukar telah memengaruhi ekspor Indonesia, khususnya dalam sektor komoditas seperti minyak sawit dan batubara" (Bank Indonesia, 2024). Dalam situasi resesi global, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, mengalami perlambatan

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia era Pemerintahan Joko Widodo hanya mencapai 4,2%. Angka tersebut jauh di bawah ambisi besar Jokowi mewujudkan pertumbuhan sebesar 7% dan juga di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Jokowi pada masa kampanye pemilihan presiden 2014 berjanji menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 7% untuk Indonesia. Pada Agustus 2015, Jokowi kembali menegaskan jika ekonomi Indonesia akan meroket bahkan setelah ekonomi Indonesia kuartal II-2015 hanya tumbuh 4,97% (yoy). Namun, faktanya jauh berbeda. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi (2014-2024), rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,2%. Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata per kuartal era awal reformasi (2000) hingga 2014 yakni 5,34%. Ekonomi Indonesia memang sempat melambung ke level 7,08% (yoy) pada kuartal II-2021. Namun, lonjakan pertumbuhan lebih disebabkan oleh basis perhitungan yang sangat rendah pada kuartal II-2020 yakni kontraksi sebesar 5,

Indonesia berkomitmen untuk mencapai nol emisi karbon (net zero emission) selambat-lambatnya di tahun 2060. Dalam mewujudkan komitmen tersebut diperlukan biaya sebesar Rp 28.223 triliun. Kebutuhan dana sebesar itu memerlukan dukungan yang sesuai dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial, selaras dengan penerapan konsep ekonomi hijau. Ekonomi hijau atau green economy merupakan konsep ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan. Selain itu, ekonomi hijau juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lain terhadap lingkungan. Konsep ekonomi hijau mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan penggunaan modal alam yang lebih baik, mengurangi polusi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan membangun ekonomi hijau, pertumbuhan hijau sangat pentin